REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mempercepat penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di wilayah ibukota.

"Yang jelas, sekarang kami terus berusaha mempercepat penerapan ERP. Namun, kemungkinan kami akan menggunakan teknologi yang lain lagi," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rabu (8/6).

Menurut dia, teknologi yang akan diterapkan nantinya tidak akan menggunakan satelit, seperti yang tengah dikembangkan oleh Singapura, melainkan sistem gantry atau titik kontrol.

"Sekarang kan ada teknologi baru untuk ERP, yaitu pakai satelit. Singapura mungkin baru akan menerapkannya tahun 2018. Kalau kami ikuti, berarti masih lama lagi. Makanya, kami pakai teknologi yang sudah ada saja, pakai gantry," ujar Ahok.

Dia menuturkan teknologi ERP yang digunakan di Singapura saat ini adalah sistem gantry. Cara kerjanya, yakni setiap kendaraan yang melewati titik kontrol atau gantry, maka secara otomatis akan langsung dikenai biaya.

"Di Jakarta, sistem itu sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Ada dua gerbang atau gantry yang sudah dibangun, yakni di Jalan Sudirman oleh perusahaan Kapsch dan di Jalan Rasuna Said oleh Q-free," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan seluruh dokumen administrasi untuk proses lelang proyek ERP di Jakarta. Diharapkan, proses lelang itu bisa segera dilaksanakan.

"Kami menargetkan sebelum pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang, sistem ERP sudah bisa diberlakukan secara efektif, sehingga kemacetan di ibukota bisa berkurang," kata Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika