REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan pembangkit listrik bergerak (mobile power plant/MPP) berkapasitas 350 Mega Watt (MW) untuk memperkuat sistem kelistrikan Regional Sumatra diapresiasi banyak kalangan.
Pengamat Energi Hadidjojo Nitimihardjo menilai belum pernah dalam sejarah Indonesia, seorang Presiden RI keliling ke banyak tempat untuk meresmikan pembangkit-pembangkit listrik, dari Bangka ke Aceh kemudian ke Kalimantan Barat.
"Saya sudah melihat bahwa Presiden Jokowi benar dalam mengambil langkah soal Kelistrikan ini, Presiden sudah serius," kata Hadidjojo, Sabtu, (4/6).
Apalagi langkah Presiden Jokowi tersebut tak sejalan dengan proyek High Voltage Direct Current (HVDC) atau Kabel Tegangan Tinggi Bawah Laut, yang diusulkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said untuk mengaliri listrik dari Sumatra ke Jawa.
Menurutnya proyek HDVC perlu dipertanyakan sebab saat ini pulau Sumatera masih kekurangan pasokan listrik. Sumatra kekurangan listrik. Tiap hari ada pemadaman listrik di Sumatera permintaan listrik di Sumatera sangat tinggi sementara di Jawa sudah oversupply listrik.
Hadidjojo menyatakan, langkah direksi PLN yang akhirnya menghapus proyek HVDC tersebut dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) juga perlu diapresiasi. Sebab pembangunan MPP berkapasitas 350 Mega Watt (MW) jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan di Sumatera.
"Sebaiknya permintaan direksi PLN kita apresiasi dan justru kita dukung penuh – sepanjang memang tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Akan banyak suara sumbang yang mungkin saja menyerang jajaran Direksi PLN oleh mereka yang dirugikan akibat mulai ketatnya kebijakan PLN," ujarnya.
Hadidjojo juga berharap jangan sampai optimisme Presiden Jokowi yang ingin menjalankan program untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia malah terbentur dengan tender-tender yang tidak benar karena intervensi kekuatan politik untuk menggolkan proyek-proyek yang ada di pemerintahan.
"Optimisme Presiden Jokowi dalam menjalankan program nawacitanya harus kita kawal jangan sampai hal tersebut dirusak dengan tender-tender yang tidak benar." ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika