REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya menilai kondisi keuangan negara saat ini sangat mengkhawatirkan. Khususnya, kata dia, untuk pengelolaan pendidikan nasional di Indonesia.
"Waspadai kondisi keuangan negara untuk pendidikan nasional, siaga satu," kata Riefky melalui siaran persnya, Rabu (4/5).
Bila tidak diawasi, kata dia, akan berdampak terhadap mundurnya pengelolaan pendidikan nasional. Hal-hal yang perlu diwaspadai kata Riefky adalah mengenai anggaran pendidikan 10 tahun era pemerintahan SBY dari 2004 hingga 2014 tumbuh signifikan (mendekati 500 persen) dari Rp 77 Triliun menjadi Rp 369 Triliun.
"Pada era pemerintahan Joko Widodo di APBNP 2015 dan APBN 2016 berkisar Rp 400 triliun," ujar Riefky.
Namun, menurut dia dana pendidikan kemungkinan akan turun seiring dengan akan dikoreksinya postur anggaran negara pada pembahasan RAPBNP 2016 di bulan Juni, dan juga pada pembahasan RAPBN 2017 bulan Agustus tahun ini.
"Hal ini perlu diwaspadai oleh semua pihak khususnya Pemerintah dan para pemangku kepentingan termasuk para orang tua murid. Hal itu akan berdampak sistemik terhadap program-program pendidikan di Indonesia," katanya.
Menurut Riefky, kebijakan suatu negara harus dikelola secara berkelanjutan dan tidak dapat dilepaskan dari rangkaian pondasi kebijakan yang telah ditata oleh pemerintahan sebelumnya. Program yang sudah berjalan dengan baik, lanjut Riefky, tentu harus dilanjutkan.
"Jika pengelolaan keuangan negara hari ini terkoreksi negatif maka dipastikan akan berdampak pada turunnya dana pendidikan nasional. Ingat, sebagian besar calon usia kerja produktif tersebut saat ini berada di bangku sekolah dan kuliah," kata Riefky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
