REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 385 kepala keluarga (KK) sampai saat ini masih bertahan di lokasi penggusuran kawasan Pasar Ikan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebagian besar mengadukan nasib mereka yang digusur Pemprov DKI Jakarta pada Senin (18/4) ke DPRD DKI Jakarta dengan didampingi Ratna Sarumpaet dari Crisis Center dan Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI).

Ratna mengatakan kedatangannya untuk memberitahukan bahwa korban penggusuran masih ada yang belum mendapat tempat tinggal dan masih bertahan di bekas lokasi penggusuran. "Ada sekitar 385 KK yang masih belum memiliki tempat tinggal. Mereka masih ada yang tinggal di perahu dan sekitar penggusuran seperti aula Mesjid. Kami berharap DPRD dapat mengizinkan warga menempati kembali lahan yang digusur," kata Ratna.

Bahkan Ratna telah meminta tolong kepada pihak kepolisian, agar dapat dipinjamkan sekitar 25 tenda pleton. Tenda tersebut untuk digelar dikawasan yang telah digusur sambil menunggu kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta, katanya.

"Mereka digusur tanpa diajak bicara sebelumnya tanpa diberi kompensasi dan sekarang hidup terpencar-pencar," kata Ratna.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan relokasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI sangat keterlaluan, karena relokasinya jauh dari tempat mencari nafkah warga. "Tujuannya itu untuk cari makan gak usah jauh-jauh, kalau warga Pasar Ikan yah cari makannya gak usah jauh-jauh yah di Pasar Ikan juga. Apalagi tempat tinggal yang diberikan kurang layak." Kata Prasetyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika