REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut penundaan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi Teluk Jakarta berdampak pada munculnya kerugian besar bagi industri properti dan sektor pendukungnya.
Pria yang akrab dipanggil Ahok itu mengakui, kerugian atas penundaan raperda reklamasi tak bisa dihitung kecil. Meski tak bisa menyebut jumlah perkiraannya secara pasti, baginya industri properti akan mengalami kerugian besar.
"Ya kita rugi dong, kalau IMB enggak ada, enggak bisa penjualan. Setiap penjualan kan dapat BPHTB, terus efek domino paling besar seluruh dunia ada industri properti karena dalam satu industri properti itu ada ribuan industri mengikuti. Keramik, macam-macam ini, pabrik-pabik, listrik, pasir, buruh, dari orang yang enggak sekolah sampai yang sekolah. Dan ini juga sewa-menyewa semua kan pajak," katanya kepada wartawan, di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/4).
Ia menyebut negara lain seperti Singapura sebenarnya masih ingin melakukan reklamasi tetapi terganjal batas wilayah negara. Sedangkan, Hong Kong, menurut dia, juga ingin melanjutkan reklamasi tetapi lautnya sudah terlalu dalam. Sehingga, menurut dia semua negara sebenarnya ingin reklamasi asalkan tujuannya demi kesejahteraan rakyat.
"Yang penting, keuntungan ini untuk rakyat atau untuk segelintir orang? Nah, itu. Pertanyaannya itu sebetulnya," ujarnya.
Di sisi lain, ia mengkritik klaim anggota DRPD yang menyebut tak ada kerugian atas penundaan pembahasan raperda reklamasi. Sebab, baginya, sektor properti menjadi gantungan bagi sektor bisnis lain. Apalagi, baginya industri properti merupakan penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi Ibu Kota.
"Sekarang gini aja, kalau kamu bangun rumah aja berapa pegawai yang diserap, berapa keramik kamu beli, berapa kabel listrik yang kamu beli, berapa lampu yang kamu beli, atap? Ini industri semua lho. Kalau kamu bilang properti tidak, sekarang saya tanya, pertumbuhan ekonomi di Jakarta ditopang oleh industri properti, bukan? Properti yang besar, kita bisa di atas nasional karena properti," ujarnya.
Baca juga: Ahok Sebut Lahan Hasil Reklamasi Belum Bisa Diperjualbelikan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
