REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta disarankan membangun dan menata ulang manajemen layanan angkutan umum. Layanan angkutan umum, minimal harus senikmat saat menggunakan kendaraan pribadi.
"Bahkan bila perlu lebih nikmat, yakni akses dan biayanya jauh lebih murah dari biaya menggunakan kendaraan pribadi," ujar Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Ahad (10/4).
Sebaliknya, kata dia, bagi pengguna kendaraan pribadi hendaknya dibuat agar tidak nikmat dan berbiaya mahal saat menggunakannya di Jakarta. Cara membuat tidak nikmat tersebut yakni dengan menambah biaya seperti menerapkan retribusi penggunaan kendaraan pribadi yang sangat mahal.
Menurut Tigor, penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dan biaya parkir sangat mahal bisa dipilih untuk menekan pengguna kendaraan bermotor pribadi di Jakarta. Dikatakan Tigor, kecilnya tingkat pertumbuhan jalan di Jakarta bukan alasan Jakarta macet. Buruknya layanan angkutan umumlah yang menjadi penyebab utamanya.
"Nah, buruknya layanan angkutan inilah yang menyebabkan warga Jakarta lebih suka menggunakan kendaraan bermotor pribadi, baik sepeda motor dan mobil pribadi dalam bertransportasi di Jakarta," ujarnya.
Banyak upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengurai kemacetan, mulai dari rencana penghapusan sistem 3 in 1 hingga pembangunan jalan layang (fly over) di simpang Jalan Semanggi, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, pemerintah provinsi DKI Jakarta tengah menguji coba penghapusan sistem 3 in 1. Namun sebagian pihak menyangsikan apakah dua cara tersebut mampu mengurai kemacetan Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika