REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai pemberhentian menteri-menteri yang sering ribut di ruang publik bisa menjadi salah satu alternatif menghentikan kegaduhan di kabinet.
Sebelumnya, sejumlah menteri mengkritik kinerja atau kebijakan menteri lainnya melalui media massa atau media sosial. Perdebatan menteri di luar ruang rapat dikhawatirkan menimbulkan persepsi kabinet yang tidak solid. Mahfud mengatakan presiden harus membuat kesatuan pemerintahan.
"Mungkin pemberhentian itu salah satu alternatif. Karena presiden harus membuat kesatuan pemerintahan. Tapi itu terserah presiden," katanya Kamis (3/3).
Ia menegaskan siapapun pembantu presiden tak boleh membuat presiden sulit hanya karena saling berantem sendiri. Jika para menteri sulit melakukannya maka presiden sebaiknya memberhentikan menteri tersebut.
"Kalau menteri sulit melakukan itu, ya terserah presiden mau melakukan apa. Kan presiden pemegang hak prerogatif," ujarnya.
Presiden pun marah lantaran instruksinya agar tak ada perdebatan di luar ruang rapat tidak ditanggapi. Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan presiden tidak senang dengan berdebatan tersebut karena sampai menyinggung urusan personal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
