Kamis 03 Mar 2016 16:10 WIB

'Menteri yang Buat Kegaduhan Bakal Dievaluasi'

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Bayu Hermawan
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menjadi pembicara pada rilis survei
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menjadi pembicara pada rilis survei "Revisi UU KPK dan Pertaruhan Popularitas Jokowi di Mata Publik" yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Senin (8/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyebut Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi menteri-menteri yang membuat kegaduhan di publik. Evaluasi ini diluar dari kinerja menteri yang bersangkutan.

"Ini adalah bagian dari evaluasi Presiden kepada menterinya. Evaluasi itu tidak pada satu titik," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/3).

Dalam melakukan evaluasi, sambung Johan, Jokowi selalu memiliki informan lain yang disebut sebagai second opinion. Semua informasi akan dikumpulkan Presiden sebagai bahan melakukan penilaian.

Dia juga memastikan, Presiden tidak pernah condong ke satu menteri tertentu dalam menilai mereka. "Presiden bukan pro ke yang satu, atau kontra ke yang satu," ucap dia.

Sebelumnya, Johan menyebut bahwa Presiden gerah dengan keributan yang dibuat sejumlah menterinya. Sejumlah menteri menyatakan perbedaan pendapatnya dengan terbuka di media sehingga membuat kegaduhan.

Menurut Johan, Presiden sebenarnya sangat terbuka dengan perbedaan pendapat. Hanya saja, menurut dia, Jokowi sudah mengingatkan agar menteri cukup menyampaikan perbedaan pendapatnya dalam rapat terbatas atau rapat kabinet. Menteri dilarang keras menyampaikan pebedaan pendapat atau berseteru di ranah publik.

"Apalagi kalau sudah mengarah pada pribadi, saling serang pribadi. Lebih kacaunya lagi sudah bawa supporter, menurut saya ya," ucap Johan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement