REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, silang pendapat antarmenteri di ruang publik merupakan bentuk penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sebenarnya ini sebagai tanda kecil Presiden Joko Widodo 'tidak memimpin'. Dan para menteri itu tidak menghargai presiden sebagai bos mereka," kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (3/3).
Selain itu, menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, kegaduhan antar menteri justru menyebabkan kepercayaan investor menurun. Hal tersebut disebab, karena tidak adanya kepastian dalam kebijakan pemerintah.
Ia mencontohkan, adanya kasus batalnya perusahaan Jepang yang menangani pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang kemudian dikerjakan oleh Cina. Kemudian, silang pendapat Blok Masela. Serta, beberapa kasus silang pendapat kecil, seperti saling sindir Pramono Anung dengan Hanif Dhakiri.
Dahnil menuturkan, seorang investor butuh kepastian sebuah kebijakan pemerintah. Sehingga, kegaduhan hanya akan menghilangkan kepercayaan investor. "Jadi, sebenarnya kegaduhan bukan berasal dari luar pemerintah seperti yang dituduhkan oleh pemerintah sendiri. Tetapi justru kegaduhan datang berasal dari dalam," tuturnya menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
