REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian, Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menanggulangi banjir di areal persawahan nasional.
Di samping, kementerian pun siaga dana dan perangkat antisipasi berupa pompa banjir di sejumlah wilayah.
"Secara garis besar, yang kita lakukan yakni berkoordinasi menutup tanggul yang jebol dan meninggikan tanggul saluran yang rendah," kata Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kemenpupera Lolly Matina, Selasa (16/2).
Kementerian juga siaga memperlancar drainase dan saluran pembuangan serta menutup pintu air ke areal pertanian. Dalam kondisi tertentu, pompa di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) daerah akan diturunkan untuk melakukan pemompaan air dari lahan tergenang.
Direktorat Sistem Informasi dan Data Ditjen SDA lantas memaparkan data frekuensi kejadian banjir musim hujan September 2015-Februari 2016. Status per 15 Februari 2016, frekuensi banjir tertinggi terdeteksi di kawasan Aceh, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur.
Pompa banjir dan mobil pump tersedia di sejumlah BBWS di antaranya BBWS Sumatera IV Kepulauan Riau 1 unit pompa, BBWS Sumatera V Sumatera Barat 1 unit pompa, BBWS Cimanuk-Cisanggarung Jawa Barat 1 pompa dan 4 unit mobil pump, BBWS Juana Jawa Tengah ada 6 unit pompa dan 3 mobil pump, BBWS Bengawan Solo Jawa Tengah ada 8 pompa dan 12 mobil pump, BBWS Brantas Jawa Timur 1 pompa dan BBWS Kalimantan I Kalimantan Barat ada 7 pompa dan 1 mobil pump.
Sementara BBWS yang hanya dibekali mobil pump yakni BBWS Pompengan-Jeneberang Sulawesi Selatan 1 unit mobil, BBWS Sulawesi Utara ada 1 unit, BBWS Sulawesi II Gorontalo ada 1 unit, BBWS Sulawesi I Sulawesi Utara 1 unit, BBWS Citarum Jabar 5 unit mobil, BBWS Ciliwung Cisadane DKI ada 11 unit mobil, BBWS Ciujung-Ciednau-Cidurian Banten 1 unit mobil, BBWS Sumatera VIII Sumatera Selatan 1 unit dan BBWS Sumatera III Riau siaga 2 mobil.
Alokasi dana tanggap bencana termasuk untuk banjir terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016 Kemenpupeta menganggarkan dana total Rp 613.277 miliar. Jumlah ersebut lebih tinggi dari pada 2015 yakni Rp 559,162 miliar, 2014 sebesar 311,785 miliar sementara di 2013 Rp 100 miliar.
Pentingnya koordinasi dalam penanganan banjir juga ditekankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Direktur Jenderal Pengelolaaan DAS dan Hutan Lindung KLHK Hilman Nugroho memaparkan, saat ini sebanyak 2.087 dari 17 ribu DAS seluruh Indonesia dalam kondisi rusak.
Dilihat dari tutupan lahannya, terdapat 24,3 juta hektare yang berstatus kritis. DAS, lanjut dia, bukan hanya lintas pengelola, tetapi juga lintas sektor dan lintas wilayah administrasi. Maka perbaikannya pun harus rilakukan bersama-sama.
Pada suatu DAS juga terdapat banyak pemangku kepentingan dengan tujuan masing-masing. Sebab itulah, tambah Hilman, diperlukan rencana pengelolaan yang terpadu agar masing-masing stakeholder bisa menyamakan tujuan dalam pemanfaatan dan pengelolan DAS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika