REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menggalakkan program Usaha Bersama Komunitas (UBK). Program ini diharapkan akan mendorong adanya nilai tambah ekonomi masyarakat desa, sekaligus mengubah prilaku konsumtif menjadi ekonomi kreatif.
"Melalui UBK ini, kita dorong masyarakat desa untuk membuat produk yang dikemas menarik dengan branding kebanggan desa yang dapat bersaing dipasaran," ujar Menteri Marwan, di Jakarta, Kamis (11/2).
Program UBK sendiri menjadi salah satu program unggulan Kementerian Desa yang sudah dijalankan sejak 2015. Hingga saat ini sudah ada 100 desa yang membentuk UBK, meliputi 36 kabupaten, dan 19 provinsi. "UBK ini sudah membuat 22 jenis produk kebutuhan sehari-hari dan sudah ada 108 brand produk yang menjadi kebanggan desa masing-masing," imbuhnya.
Menteri Marwan menyontohkan Desa Bunder dan Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat yang membuat UBK Bumegah. Produk yang dikembangkan adalah Sabun Cream Deterjen, Sabun Cuci Pakaian Cair, dan Sabun Cuci Piring Cair. Produk dari UBK ini pun dikemas dengan Brand BUM Cream yang sudah masuk ke pasar desa.
Contoh lain adalah Desa Sekura, Sungai Serabek, dan Sadang Serayu di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Dengan anggota 28 orang, para ibu-ibu di tiga desa itu secara berkelompok membuat UBK yang memproduksi Sosis Ayam dengan brand Terigis, Nugget Ayam dengan brand Serayu, dan Baso Ayam dengan brand Sekura. Produknya pun sudah ada di pasar desa.
Sebelum membuat produk, lanjut Menteri Marwan, kelompok masyarakat anggota UBK diberi pelatihan, pembekalan, dan pengenalan SOP untuk produksi sekaligus melakukan renovasi pabrik. "Agar tidak kalah dalam pemasaran, produk UBK juga dilounching dan akan dibuat pameran UBK. Kita akan intensifkan sosialisasi produk kepada masyarakat maupun instansi pemerintah," jelas Menteri Marwan.
Tokoh asal Pati, Jawa Tengah ini menambahkan, program UBK ini sangat strategis dan sangat efektif untuk membangun ekonomi kreatif desa. Setidaknya ada lima sasaran dari UBK, pertama adalah untuk mengubah pola ekonomi konsumtif masyarakat menjadi ekonomi kreatif; kedua merebut nilai tambah ekonomi untuk masyarakat desa; ketiga untuk membangun semangat gotongroyong yang produktif; keempat sebagai bahan edukasi bagi masyarakat untuk mendukung produksi lokal; dan terakhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
"UBK ini nantinya bisa menjadi CV atau PT yang dimiliki kelompok masyarakat desa. Kita harap masyarakat tidak hanya menjadi korban pasar dengan prilaku konsumtif, namun harus menjadi pelaku pasar yang bisa membuat produk yang memiliki nilai tambah secara ekonomi dan berdaya saing," jelasnya.
"Sekarang sudah diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang membuat produk dari negara tetangga bebas masuk ke desa-desa. Kita harus perkuat ketahanan ekonomi desa dengan produk yang unggul. Jangan sampai masyarakat desa lebih cinta pada produk negara lain dibanding produk dari dalam negeri sendiri," ucap Menteri Marwan.
36 Kabupaten yang sudah memiliki UBK diantaranya Bireuen, Agam, Lampung Selatan, Bangka, Sambas, Kutai Barat, Bintan, Simalungun, Serang, Pandeglang, Bogor, Indramayu, Purwakarta, Bandung, Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, Wonosobo, Sragen, Kudus, Pati, Rembang, Klaten, Sleman, Tuban, Ponorogo, Ngawi, Mojokerto, Jombang, Malang, dan Lombok Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika