REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk lebih memfokuskan pembangunannya di daerah. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan terencana, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
"Ikhtiar pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur di daerah patut diapresiasi," kata Marwan Jafar selaku Ketua LPPNU dalam forum diskusi Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Ekonomi Rakyat dan Konektivitas Antar Daerah di Jakarta Selasa (20/3) siang.
Ditambahkan oleh dia, intinya daya saing dan produktifitas rakyat, harus digenjot. Atau membangun Indonesia dari pinggiran atau desa. "Apa yang dilakukan pemerintah sekarang, sejalan dan ekuivalen dengan citacita NU. Meski capaiannya masih sangat debatable," imbuh dia.
Salah satu faktor penghambat proses pembangunan infrastruktur saat ini, menurut Marwan, karena persoalan pembebasan lahan. Selain visi pemerintah daerah tidak sejalan dengan visi pemerintah pusat, serta ego sektoral yang sangat tinggi.
Masih menurut dia, meski pemerintahan Jokowi belum menyamai pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY, dia tetap yakin akan mampu menaikkan angka ekonominya, jika problem pembangunan insfrastruktur dan daya beli masyarakat terjaga dengam baik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan dengan adanya pembangunan infrastruktur di daerah, akan banyak manfaat yang kelak dirasakan oleh warga Nahdliyin. Dikarenakan, sebagian besar warga NU berada di daerah.
Sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Marwan menyadari
dengan adanya pembangunan infrastruktur di daerah, akan memberikan pula sokongan buat perbaikan ekonomi warga NU.
"Itulah sebabnya kami meminta pemerintah agar lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah. Selain mendorong tumbuhnya ekonomi bagi warga Nahdliyin dan ekonomi bangsa secara umum," imbuh mantan Menteri Desa itu.
Sedangkan sektor ketahanan pangan, menurut dia, menjadi persoalan serius, karena banyak data yang harus dikoreksi dari rezim saat ini. Karena di satu sisi Menteri Pertanian mengatakan ada surplus beras, tapi di sisi lain, ada import beras. "Jika penangannya salah akan menjadi fatal bagi kita semua," katanya.
Dr. Hermanu Triwidodo Msc, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara (GPN) mendukung pernyataan Marwan Jafar. Menurut dia, perhatian terhadap kedaulatan pangan tidak bisa ditawar lagi. Dia berharap pemerintah dapat mewujudkan janji Nawacita yang menginginkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
Yang kurang dalam gerakan pertanian saat ini, menurut Hermanu, adalah insfrastruktur politiknya. "Di mana aspirasi rakyat bisa dilakukan dan disalurkan lewat jalut politik yang belum tersambung dengan baik," katanya.
Oleh karena itu, Hermanu bersama GPN terus memberikan masukan dan koreksi membangun kepada pemerintah sekarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
