REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan hak politik Partai Golkar apabila ingin bergabung di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hanya saja, ia mengingatkan dengan bergabungnya Golkar, maka jumlah partai politik yang mengawasi jalannya pemerintahan lebih sedikit.
"Ya kalau itu (Golkar gabung pemerintah) setiap parpol punya hak menentukan sikap politik. Kita lihat saja ke depan karena politik dinamis dan yang paling penting nasib demokrasi kita ke depan perlu dijaga," ujarnya.
Dia mengatakan hingga saat ini Koalisi Merah Putih (KMP) belum membahas terkait kemungkinan sikap Golkar gabung pemerintah. Meski begitu, direncanakan KMP akan mengadakan rapat pada awal pekan depan.
(Baca juga: PKS Persilakan Golkar Gabung Pemerintah)
Sebelumnya, Partai Golkar hasil Munas Bali membuka opsi untuk bergabung menjadi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Opsi ini muncul setelah DPD I sepakat merekomendasikan agar Golkar bergabung menjadi partai pendukung pemerintah, dalam konsolidasi nasional di Bali, Senin (4/1).
Ketua DPP Partai Golkar Munas Bali Nurdin Halid mengatakan rekomendasi itu tidak bisa langsung disetujui karena akan dibahas kembali dalam rapat pimpinan nasional.
"Di bahas dalam rapimnas apakah kita tetap di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan, tapi bukan di KIH ya," kata Nurdin Halid.
Nurdin mengatakan, usulan untuk mendukung pemerintah ini muncul karena DPD I ingin Golkar berkontribusi di pemerintahan, sesuai ide dasar karya kekaryaan yang menjadi landasan berdirinya partai berlambang pohon beringin itu. Dia membantah keinginan mendukung pemerintah agar Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kubu Aburizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
