REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengatakan butuh gerakan bersama di kalangan aktifis anti korupsi untuk menghadapi kasus korupsi yang demikian massif dan kronis saat ini. Karena itu kebersamaan dalam melawan dan melakukan advokasi sangat penting agar gerakannya lebih efektif. ‘’Tipologi korupsi sekarang semakin luas, caranyapun semakin canggih. Celakanya ancaman bagi para penggiat juga semakin kuat, sehingga perlu segera melakukan konsolidasi pula,’’ ujar Syamsuddin kepada Republika.co,id Jumat (4/12).
Inilah salah satu tujuan digelarnya Kemah Akabr Aktifis Anti Korupsi yang akan digelar pada 11 hingga 18 Desember mendatan di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Syamsuddin mengatakan gerakan bersama yang dimaksud, bukan sekadar mengkonsolidasikan para aktifis anti korupsi. Namun juga lebih banyak melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil, media dan perguruan tinggi. “Kita juga ingin di kalangan mahasiswa, bisa terkonsolidasi membentuk forum mahasiswa anti korupsi," uajrnya.
(Baca Juga: Aktifis Anti Korupsi akan Kemah Akbar di Malino).
Kemah anti korupsi yang digagas Kopel ini melibatkan perwakilan dari jaringan klinik Anti Korupsi dari berbagai Perguruan Tinggi se-Indonesi. Juga berbagai NGO anti korupsi baik lokal dan nasional, para dosen dari berbagai perguruan tinggi yang selama ini aktif dalam kegiatan anti-korupsi. Begitu juga jaringan media, lembaga donor yang konsen terhadap isu anti korupsi, serta unsur parlemen grup yang terdiri dari kelompok tani dan nelayan.
Sebagai penyelenggaran kegiatan, Kopel bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sejumlah narasumber sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir di acara tersebut. Di antaranya Aswanto salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi, mantan pimpinan KPK Abraham Samad, dan Bambang Widjojanto, Dari unsur pemerintah akan hadir pula dari Kemendes PDT & Transmigrasi.
Kopel juga akan merilis beberapa hasil kajian yang telah dilakukan selama ini. Di antaranya kinerja peradilan Tipikor 2015 di Sulsel, kajian prilaku etik dan korupsi anggota DPRD se Indonesia 2015, kajian kinerja keuangan daerah se Indonesia 2015 dan hasil pemantauan Pilkada Kabupaten Bulukumba.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
