REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Komite Pemantau Legislatif (Kopel) mencatat, tiga bulan terakhir ini menjadi momen terburuk bagi pendidikan di Kabupaten Bogor. Terdata, lima peristiwa ruang kelas ambruk dari September hingga November.
Koordinator Divisi Advokasi Anggaran Kopel, Anwar Razak, menuturkan, peristiwa ini belum pernah terjadi di Kabupaten Bogor. Ini terparah karena kejadian beruntun. Kejadian roboh dan ambruknya kelas pernah terjadi, tapi tidak berentet, tuturnya ketika dihubungi Republika.co.id, Kamis (30/11).
Lima peristiwa itu meliputi SDN Kampung Tengah, Leuwiliang, yang ambruk pada akhir September, SDN Sukaluyu 03 di awal Oktober dan SDN 07 Ciomas pada pertengahan Oktober. Dua peristiwa terbaru terjadi pada November dengan rentang waktu tidak sampai seminggu.
Sementara SDN 01 Cipinang, Rumpin, mengalami plafon roboh pada Sabtu (11/11), atap kelas di SDN Ciluar 02, Sukaraja, juga ambruk pada Jumat (17/11) malam. Terkait rentetan kejadian ini, Anwar menjelaskan, Kopel melihatnya bukan sebagai isu biasa lagi. Melainkan, kejadian emergency yang harusnya ditangani langsung oleh pemerintah daerah setempat, termasuk bupati, ujarnya.
Anwar menambahkan, selama ini, penanganan sekolah rusak dan roboh cenderung lambat. Pihak terkait hanya mengumbar janji tanpa adanya solusi nyata. Padahal, secara jelas, peristiwa ini mengancam keselamatan jiwa 190 ribu anak dan ribuan guru di 6 ribu ruang kelas rusak di Kabupaten Bogor.
Sikap pasif bupati selama ini, disampaikan Anwar, tidak dapat dipahami. Sebab, rentetan peristiwa tersebut sudah menyangkut pengabaian terhadap Hak Asasi Anak dan Hak Perlindungan bagi mereka yang tengah melakukan tugas negara. Bupati seperti sedang mempermainkan nyawa mereka, ucapnya.
Anwar berharap, bupati bisa segera menyatakan kondisi sekolah rusak sebagai keadaan genting yang mengancam keselamatan murid maupun guru. Selain itu, diharapkan bupati dapat memimpin langkah teknis penanganan ke sekolah-sekolah yang sudah rusak maupun berpotensi roboh.
Di sisi lain, Bupati Bogor, Nurhayanti, mengatakan, pemerintah kabupaten sudah melakukan tindakan cepat untuk menangani peristiwa robohnya lima bangunan sekolah. Sudah diprogramkan untuk penanganannya, ujarnya tanpa menjelaskan lebih detail.
Untuk pendanaan renovasi, Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno, memberikan satu saran pada pemerintah kabupaten. Yakni, penggunaan dana dalam anggaran belanja tak terduga.
Saran itu bukan tanpa alasan. Wasto melihat, kondisi lima sekolah yang ambruk tersebut sudah memprihatinkan. Renovasi sudah jadi hal yang mendesak, urgen, harus segera dilakukan, sehingga bisa digunakan anggaran belanja tak terduga, ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika