REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Widodo) mengungkapkan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak juga membutuhkan peranan pemerintah daerah. Hal ini lantaran pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang dekat dengan masyarakat.
Sehingga kata Presiden, pemerintah daerah wajib memberikan pendidikan yang politik yang baik kepada masyarakat. "Baik gubernur, bupati atau wali kota harus kedepankan etika politik," ungkap Presiden dalam sambutannya kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pilkada Serentak di Ecopark, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).
Dengan begitu kata presiden, rakyat diajarkan berdemokrasi secara sehat untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas. "Rakyat diajak berdemokrasi dan juga dengan suasan keriangan," ujar Jokowi.
Selain itu juga, penting bagi pemimpin daerah juga memastikan netralitas aparatur sipilnya dalam Pilkada. Hal ini lantaran, penyelenggara Pilkada yang pada prakteknya melibatkan banyak pihak termasuk aparatur sipil negara (ASN).
"Ini yang perlu betul-betul dipantau Gubernur, Bupati dan Walikota kepada jajaran di bawahnya," ungkapnya.
Adapun rakornas yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut dihadiri oleh Menkopolhukam, Mendagri, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua Komisi II DPRI.
Selain itu juga, dihadiri oleh 3000 peserta dari unsur: Gubernur, Bupati/Walikota, KPU Prov dan Kabupaten/Kota, Bawaslu/Panwaslu, Pangdam/Danrem/Dandim, Kapolda/Kapolres, Kajati/Kajari, Kepala BIN Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika