REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio menilai Panitia Khusus Pelindo II mengincar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Kementerian BUMN ini kan paling 'basah'. Dia (Rini) menguasai BUMN, makanya tak heran kursi menteri itu terus digoyang," kata Agung di Jakarta, Senin (26/10).

Ia berpendapat, bila dilihat dari logika hukum Pansus Pelindo II sudah tidak objektif karena persoalan di Pelindo II murni masalah hukum, sehingga tak perlu dibawa ke ranah politik. "Dari logika objektif Pansus Pelindo II sebaiknya dibawa saja ke ranah hukum. Hukum kan jadi panglima sehingga tak menjadi konsumsi politik," ujarnya.

Menurut dia, munculnya Pansus Pelindo II sebagai upaya sejumlah anggota DPR untuk membawa masalah Pelindo ke ranah politik. Padahal, Pelindo II hanya salah satu BUMN yang tak perlu ditunggangi hiruk-pikuk perpolitikan di Senayan.

"Yang diincar pansus sebenarnya bukan hanya RJ Lino tapi Meneg BUMN Rini Sumarno. Lino dan Rini itu kan ada hubungan baik. Jadi, kalau pansus menemukan Lino bersalah maka Rini juga akan dipanggil ke Pansus. Rini akan diminta pertanggungjawaban sebagai atasan Lino," ucapnya.

Pansus, kata Agung, diperkirakan akan terus memaksa pertanggungjawaban Rini Sumarno sebagai atasan RJ Lino dan selanjutnya diserahkan ke Presiden. "Sulit memang mencari kesalahan Rini. Makanya diambil jalur antara dengan membentuk Pansus Pelindo. Kalau ditemukan kesalahan Lino selanjutnya akan menyeret Rini Soemarno. Saya melihat target Pansus itu untuk menyeret Rini Soemarno," ujarnya.

Pansus Pelindo II diketuai oleh politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Pansus dibentuk untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di Pelindo II, mulai dari pengadaan mobil crane hingga perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan kepada perusahaan asing, PT Hucthison Port Holding.

Ikuti Whatsapp Channel Republika