REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan agar Presiden melaksanakan rekomendasi hasil pansus angket Pelindo II DPR. Dalam rekomendasi tersebut, pansus meminta Jokowi menggunakan hak prerogratifnya untuk mencopot Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristyanto mengatakan, hasil rekomendasi pansus angket Pelindo II sudah disampaikan PLT Ketua DPR, Fadli Zon ke Presiden Jokowi. PDIP memahami Jokowi butuh waktu untuk memelajari hasil rekomendasi pansus tersebut.

Namun, PDIP yakin, Jokowi akan memerhatikan rekomendasi pansus. Sebab, dari hasil pemeriksaan pansus, terdapat pelanggaran dan kerugian dari proses perpanjangan konsesi pengelolaan JICT. “Kita berpikir positif saja kalau Presiden jalankan UU dengan selurus, lurusnya. Kami yakini Jokowi punya komitmen menjalankan sesuai aturan,” ujar Hasto di Jakarta, Senin (4/1).

Kalau Jokowi menjalankan hasil rekomendasi Pansus Pelindo, artinya akan ada reshufle (perombakan kabinet). Sebab, Jokowi harus mengganti posisi Menteri BUMN yang saat ini dipegang oleh Rini Soemarno. Namun, Hasto menegaskan, reshufle kabinet tetap menjadi hak prerogratif Presiden Jokowi. PDIP tidak ingin mencampuri yang menjadi domain dari Jokowi.

“Ketika PDIP ditanya, tentu kami beri9 masukan-masukan untuk meningkatkan efektifitas pemerintah,” tegas dia.

Hasto menambahkan, saat ini PDIP lebih fokus untuk mendorong pemerintahan Jokowi agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bekerja untuk rakyat mulai tahun 2016 ini. Jadi, apapun yang akan menimpa Rini Soemarno, itu menjadi hak prerogratif Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika