Rabu 21 Oct 2015 06:19 WIB

PKS: Masalah Pelindo Selesai Kalau RJ Lino Dicopot

 Dirut PT Pelindo II, RJ Lino (tengah) beraudiensi saat hadir dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (16/9).  (Republika/Rakhmawaty La'lang)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Dirut PT Pelindo II, RJ Lino (tengah) beraudiensi saat hadir dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (16/9). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA _- Anggota Panitia Khusus Angket Pelindo II DPR dari Fraksi PKS, Refrizal mengatakan, permasalahan di Pelindo II akan selesai apabila Menteri BUMN Rini Sumarno berani mencopot Direktur PT. Pelindo II, R.J Lino dan dilakukan pembenahan internal perusahaan.

"Masalah Pelindo II selesai apabila Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN mengganti R.J Lino," katanya dalam rapat Pansus Pelindo II di gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (20/10) malam. Hal itu diungkapkannya saat rapat Pansus Pelindo II dengan menghadirkan mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso.

Dia meyakini kalau Presiden memberikan perintah langsung kepada Menteri BUMN, maka yang bersangkutan tidak akan berani melawan perintah tersebut. Dia menegaskan, dalam masalah yang terjadi di Pelindo II, Presiden memiliki kehebatan lebih kuat dibandingkan R.J Lino, terutama untuk membenahi BUMN tersebut.

"Masa Bu Rini tidak patuh kepada Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Saya menilai yang hebat bukan Lino tapi Pak Jokowi," ujarnya.

Dia mengatakan soal posisi seorang RJ Lino sebenarnya hal mudah, terutama bagi PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi. Menurut dia, PDIP bisa membisikkan kepada Presiden untuk memerintahkan Menteri BUMN mengganti Lino.

"Masalah Lino, PDIP bisik-bisik ke presiden untuk memerintahkan menteri Rini (BUMN) untuk ganti Lino, itu saja selesai persoalannya. Itu gampang sekali," katanya.

Selain itu Refrizal mempertanyakan pengelolaan pelabuhan JICT tetap dilakukan oleh perusahaan Hong Kong yaitu PT. Hutchinson Port Holdings (HPH) melalui perpanjangan konsesi oleh Dirut Pelindo II RJ Lino.

Menurut dia, craine harus dikelola sendiri oleh Pelindo II, sehingga perpanjangan kontrak dengan perusahaan asal Hong Kong itu harus didalami. "Ini perlu didalami apa untung ruginya. Kalau rugi ini tentu kita dalami lagi," ujarnya.

Anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon menilai prosedur penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri ketika dipimpin Budi Waseso sudah jelas. Karena itu dia menilai apa yang dilakukan Budi ketika menangani kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pelindo II berdasarkan bukti dan data-data yang ada.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement