REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait hasil Survei Indo Barometer yang menyebutkan lembaga yang paling dipercaya publik adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Tingkat kepercayaan publik kepada KPK mencapai 82 persen dan tingkat kepercayaan publik kepada TNI mencapai 81 persen, demikian hasil survei terkait dengan Keberhasilan dan Kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK dalam setahun ini yang digelar Indo Barometer di Jakarta (Kamis, 8/10). Survei ini juga merekam soal kepuasaan publik kepada lembaga-lembaga negara yang lain.
Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik paling tinggi adalah kepada KPK dan kedua kepada TNI. Survei Indo Barometer dilakukan pada 14-22 September dengan melibatkan 1.200 responden dan dengan margin of error plus minus tiga persen.
Terkait dengan hasil survei ini, Maruarar Sirait menilai, Jenderal Gatot sudah membawa TNI menjadi semakin berkualitas dan kian disegani dunia internasional di bidang pertahanan. "Kami sangat mengapresiasi TNI yang mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat," katanya.
Dalam keterangan resminya, Maruarar mengapresiasi TNI yang terlibat aktif dalam mewujudkan swasembada pangan yang dikenal dengan doktrin sistem pertahanan rakyat semesta.
Apalagi, belakangan anggota TNI juga diminta lebih mengoptimalkan lahan yang dimiliki TNI, baik di batalion-batalion maupun satuan lain agar ditanami sayuran atau dibuat kolam ikan, sehingga para anggota dapat memenuhi kehidupan sehari-hari dan swasembada pangan.
Selain itu, Maruarar juga mengapresiasi kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman cyber war, perang asimetrik, dan lain-lain. Sebab, saat ini isu keamanan dan pertahanan bukan lagi terkait dengan perebutan teritorial langsung, melainkan kepada otoritas penguasaan kedaulatan melalui teknologi dan psywar.
Selain Maruarar, dalam dikusi yang digelar Indobarometer dan dibawakan langsung oleh M Qodari sebagai Direktur Eksekutif, hadir pembicara lain, seperti politikus Partai Golkar Mukhammad Misbakhun, pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, serta Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) Bahlil Lahadalia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
