REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya setuju proyek gedung DPR RI ditunda ketika kondisi perekonomian nasional semakin sulit.
"Fraksi PKS tidak mempermasalahkan jika pembangunan gedung DPR RI ditunda jika kondisi ekonomi semakin sulit," katanya di Jakarta, Kamis (27/8).
Dia mengatakan penundaan itu harus disertai dengan sikap pemerintah untuk serius mengatasi masalah yang sangat penting dengan cara yang tepat sasaran, fokus dan tidak mencari popularitas.
Menurut dia, pemerintah harus efektif dan efisien dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar penggunaannya tepat sasaran. "Jangan sampai ketika berbicara gedung baru yang nilainya puluhan triliun rupiah, semua pihak menilainya sinis. Namun sementara pemerintah menghabiskan ribuan triliun rupiah tidak jelas efeknya untuk rakyat," ujarnya.
Jazuli mencontohkan anggaran untuk menyuntik BUMN yang jumlahnya puluhan triliun di tahun 2015, yang dipertanyakan efeknya untuk rakyat. Menurut dia, penggunaan anggaran APBN senilai Rp2.000 triliun akan menguap begitu saja apabila tidak digunakan secara efektif dan efisien.
"Harus tepat sasaran karena kalau tidak, APBN yang nilainya Rp 2.000 triliun akan menguap begitu saja," katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit mengatakan dari perencanan yang ada, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018. Anggaran itu menurut dia, digunakan untuk seluruh pembangunan 7 proyek parlemen, mulai dari alun-alun demokrasi, renovasi museum hingga pembangunan gedung baru di parlemen.
Seluruh pembangunan itu ujar Ahmadi, dianggarkan secara tahun jamak atau "multiyears" hingga tiga ke depan namun kini penganggaran masih dalam tahap pengusulan. DPR sebelumnya klaim rencana 7 proyek ini sudah diakomodir dalam nota keuangan dan RAPBN 2016.
Namun dalam Rapat Banggar dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada Selasa (25/8) malam diketahui kemudian proyek ini belum diakomodir. "Ternyata belum terakomodir. Karena belum terakomodir, kemudian itu mekanismenya memang harus diusulkan untuk direncanakan," kata Ahmadi.
Namun menurut dia, salah satu proyek parlemen diklaimnya sudah dianggarkan dalam APBN 2015, anggaran sekitar Rp600 miliar ini dianggarkan untuk renovasi dan alun-alun demokrasi.
Namun menurut dia, ada optimalisasi anggaran karena ruang fiskal anggaran yang sedikit, akhirnya digunakan anggaran dari Kementerian PU sebesar Rp200-300 miliar untuk alun-alun demokrasi. "Saya lupa (angkanya) antara Rp 200-300 miliar. Dengan segala macam prasarana, parkirnya segala macam," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika