REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, gedung DPR yang ada saat ini masih aman untuk digunakan. Sedangkan, bila terkait pembenahan faktor kenyamanan maka ada beragam pilihan atau opsi yang bisa dilakukan.
"Rekomendasinya adalah bahwa gedung yang lama masih bisa dipakai. Aman," kata Menteri PUPR di Kupang, Ahad (7/1).
Menurut dia, bila masalahnya terletak di kenyamanan, maka bisa saja mengoptimalkan yang ada seperti dengan menambah ruangan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan enggan mengomentari anggaran Rp 601 miliar yang rencananya untuk penataan kompleks parlemen termasuk pembangunan gedung baru DPR, karena hal itu merupakan wewenang atau domain pemerintah.
"Saya tidak akan lebih lanjut berkomentar karena itu adalah domainnya pemerintah. Khusus pembangunan gedung itu nomenklaturnya di Kesetjenan DPR," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (30/10).
Taufik mengatakan, pembangunan gedung, pengajuan di APBN merupakan inisiatif pemerintahdan bukan inisiatif DPR sehingga pimpinan DPR tidak ingin hal itu diulang-ulang terus. Menurut politisi PAN itu, bagaimana nanti prosesnya apakah nilainya terlalu besar, itu urusan pemerintah sehingga Pimpinan DPR tidak mau berpolemik.
Taufik mengingatkan, jangan sampai masyarakat dan anggota DPR asyik berpolemik dalam konteks perlu tidaknya untuk dibangun gedung parlemen yang baru. Namun menurut dia, ada hal lain yang lebih penting dan prioritas, yaitu membangun program-program kerakyatan, memperbanyak lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan DPR menganggarkan Rp 601 miliar untuk konsultasi perencanaan penataan kawasan parlemen termasuk pembangunan gedung baru yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
"Sekarang ini anggaran Rp601 miliar untuk konsultan perencanaan, tidak hanya perencanaan gedung tapi juga meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen seperti alun-alun demokrasi, gedung DPD, gedung DPR dan segala fasilitas yang ada," kata Agus di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (26/10).
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, anggaran Rp 601 miliar tersebut diperuntukkan bagi manajemen kajian perencanaan dari rencana pembangunan penataan kawasan parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
