REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan akselerasi anggaran APBD untuk mengoptimalkan penyerapan di beberapa daerah yang masih rendah. Salah satunya adalah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut penyerapan APBD DKI Jakarta sudah bisa diserap dengan cepat. Basuki mengatakan upaya Pemprov DKI mempercepat penyerapan APBD dengan memprioritaskan pembelian sejumlah tanah.

"Salah satunya kita beli tanah. Kita begitu ubah APBD sudah cepat kok menyerap anggaran," katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).

Menurut dia, upaya itu dapat membantu mempercepat penyerapan anggaran Pemprov DKI. Terlebih kini sudah mencapai bulan Agustus, sehingga pembelanjaan anggaran tinggal empat bulan lagi. Selain itu, Presiden Jokowi juga sudah menginstruksikan percepatan penyerapan anggaran.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah sedang menyusun sanksi bagi pemerintah daerah yang lambat menyerap dana transfer ke daerah. Sanksi ini disiapkan guna mempercepat penyerapan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Bambang mengatakan, pemberian sanksi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. "Presiden menyampaikan ke saya.  Tolong, dana menganggur di daerah diselesaikan. Kalau memang perlu diberikan sanksi, diberikan sanksi," kata Bambang, Jumat (22/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika