REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengusulkan agar remitansi TKI digunakan untuk kepentingan investasi sebagai nilai tambah untuk pembangunan di pedesaan.
"Sebab sebagian besar keluarga TKI berasal dari perdesaan, dibutuhkan dana segar masyarakat diaspora dan TKI untuk membangun daerah asal," kata Nusron Wahid dalam pertemuan antara Kementerian Luar Negeri RI bersama BNP2TKI dengan 1.000 TKI dan Diaspora Indonesia, di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (11/8).
Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dan Direktur WNI dan BHI Lalu Muhammad Iqbal, serta menghadirkan para pembicara dari kalangan diaspora Indonesia dan TKI purna yang sukses.
Menurut Nusron, saat ini tercatat ada 6 juta WNI yang bekerja di luar negeri dan berkontribusi memberikan remitansi sebesar 8,4 miliar dolar AS atau Rp 114 triliun tiap tahun. Sedangkan total investasi asing hanya 16 miliar dolar AS.
“Artinya, kontribusi TKI merupakan separuh dari nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia,” ujarnya.
Sayangnya, lanjut Nusron, uang TKI lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Untuk itu, pemerintah hadir memberikan pendampingan dan pemberdayaan agar uangnya bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di desa dan digunakan untuk kepentingan investasi.
Nusron juga menyatakan bahwa permasalahan TKI di hulu masih terus dibenahi. “Saya inginkan kedepannya, proses penempatan TKI sama dengan proses diBadan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” jelas Nusron.
Nusron juga mengatakan bahwa lapangan kerja di dalam negeri masih terbatas. Karena itu, migrasi tenaga kerja Indonesia tak terhindarkan.
“Migrasi adalah pilihan, bukan kewajiban. Migrasi tidak dapat dielakkan, maka negara harus hadir untuk memfasilitasi migrasi yang aman, nyaman dan murah untuk melindungi TKI,” kata Nusron.
Ditambahkannya, masalah yang ada saat ini bukan lagi di Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), tetapi ada di individu atau perorangan. Mereka ini mengirim TKI tanpa melalui prosedur yang berlaku.
“Kalau PPTKIS yang bermasalah itu gampang. Perilaku individu ini sudah murni kejahatan,” jelasnya.
Pertemuan antara TKI dan Diaspora Indonesia dihadiri oleh 1.000 TKI, yang terdiri dari 420 orang dari Jakarta, 330 orang dari Jawa Barat dan 250 orang dari Banten.
Pertemuan ribuan TKI dengan Diaspora ini merupakan salah satu side events Kongres Diaspora Indonesia Ketiga (KDI III) yang akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 12 - 14 Agustus 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika