REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan, dalam lima tahun ke depan akan ada pemberian tiga ribu bus besar Bus Rapid Transit (BRT) kepada 33 Provinsi di Indonesia.
Jonan menambahkan, angka tiga ribu yang dicanangkan pemerintah kemungkinan dapat bertambah lebih banyak. Soal rutenya, Jonan mengatakan akan berdiskusi lebih lanjut dengan kepala daerah di masing-masing provinsi.
"Sebagian daerah yang jalan rayanya tidak bisa dengan bus besar bisa dengan bus tanggung sehingga jumlahnya mungkin tidak tiga ribu bus tapi bisa empat ribu," ujarnya saat Halal Bihalal di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/7).
Agar pelayanannya seragam, Jonan mengatakan memilih Perum Damri sebagai operatornya. Ia harapkan pengadaan proyek seribu bus selesai akhir tahun ini dan mulai dioperasikan pada tahun depan. Sedangkan, dua ribu unit bus sisanya akan menyusul di tahun-tahun selanjutnya hingga 2019 mendatang.
Menanggapi hal ini, Pengamat Transportasi Djoko Setyowarno mengharapkan pemerintah tidak meninggalkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam bantuan seribu BRT tersebut agar tidak menjadi gejolak sosial di akar rumput.
"Bantuan seribu bus akan bermasalah di daerah jika tak dibarengi kebijakan lanjutan," ujar Djoko kepada Republika, Jumat (31/7).
Djoko menilai, sistem kelembagaan operator maupun regulator belum disepakati, dimana penyiapan SDM dan sistem subsidi juga belum terjadi kesepakatan di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika