REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirut Pelindo II RJ Lino membantah pihaknya yang menjadi penyebab lambannya waktu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut Lino, lamanya waktu bongkar muat itu disebabkan oleh delapan kementerian yang ada di pelabuhan.
"Saya berkali-kali bilang ke presiden, kalau proyek ini macet bukan salah Pelindo. Itu karena delapan kementerian itu," katanya di Gedung Bina Graha, Senin (22/6).
Menurutnya, regulasi yang dimiliki satu kementerian tidak terkoneksi dengan kementerian lainnya. Hal itu yang kemudian menyebabkan kekacauan di pelabuhan hingga negara merugi Rp 780 triliun setiap tahun.
Bahkan, menurut Lino, petugas dari kementerian pun jarang datang ke pelabuhan. Kondisi itu terus terjadi bahkan setelah Presiden marah besar saat meninjau pelabuhan beberapa waktu lalu.
"Jadi habis Presiden marah-marah, masih begini nih," katanya sambil menunjukkan foto sebuah ruang dengan kursi-kursi yang kosong.