REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --   Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi, mengatakan DPR harus mensejahterakan rakyat Indonesia secara menyeluruh sebelum melempar wacana pembangunan gedung baru. Ia memandang, wacana pembangunan gedung baru terlalu dini untuk direalisasikan.       

“Wacana seperti itu sah dilempar ketika negara sudah  dalam kondisi ideal. Saat ini, kondisi negara kita sangat jauh dari ideal. Butuh waktu yang sangat lama untuk merealisasikan gagasan itu," tegasnya ketika dihubungi Republika, Selasa (27/4).

Indikasi kondisi negara, katanya, dilihat dari keadaan ekonomi rakyat yang jauh dari kata sejahtera. "Harga kebutuhan pokok dan barang-barang lain naik, rakyat semakin sulit cari uang. Apakah pantas jika DPR tetap memaksakan kehendak untuk membangun gedung baru?," katanya.

Ucok menilai, jika wacana pembangunan tetap dilanjutkan akan lebih banyak bentuk penolakan dari rakyat. Penolakan seperti demonstrasi atau pertanyaan-pertanyaan saat DPR sedang reses pasti terus terjadi.

Karena itu, Ucok menyarankan agar DPR fokus mengawal pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai semakin tidak jelas arahannya. Selain itu, ia pun mengingatkan tugas penting DPR dalam mensejahterakan rakyat.

"Paling tidak, harus dicari solusi agar nilai tukar rupiah kembali stabil, harga barang kembali stabil, turunkan angka kemiskinan dan sejahterakan rakyat dulu secara menyeluruh," katanya.

Seperti diketahui, rencana pembangunan gedung DPR telah terlontar  sejak 24 April lalu. Rencana ini diungkapkan oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Pihaknya mengatakan jika Presiden Joko Widodo telah menyetujui kebijakan ini.

DPR berpendapat, pembangunan gedung baru bisa menjadi ikon nasional  dan warisan bangsa. Sebab, setelah 70 tahun Indonesia merdeka dan 17 tahun reformasi, lembaga legislatif belum pernah dibangun secara mandiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika