REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Ketua Umum PPP Djan Faridz di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, hari ini, Sabtu (11/4). Sekjen PPP Dimyati Natakusumah mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah hal yang sedang hangat dalam beberapa waktu terakhir di antaranya calon Kapolri.
"Pertemuan tadi membahas tentang calon Kapolri, Perppu KPK (Plt Pimpinan), hak angket, tentang Polri-KPK, KMP. Banyak yang dibahas, termasuk terkait bagaimana menyukseskan pemerintah membangun Indonesia yang pro kerakyatan," kata Dimyati kepada ROL, Sabtu (11/4).
Dimyati mengatakan, sejumlah petinggi parpol hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan pun berlangsung dari pukul 15.30 WIB hingga waktu adzan maghrib.
Ia mengatakan seluruh petinggi partai yang bergabung dalam KMP hadir. Di antaranya Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie beserta Sekjen Idrus Marham, Ketum PAN Zulkifli Hasan beserta Amien Rais, Ketum PPP Djan Farifdz dan lainnya.
Terkait isi pembahasan pertemuan tersebut, anggota Komisi II DPR itu mengatakan, masih terjadi tarik ulur atau pro dan kontra terkait usulan Calon Kapolri Badrodin Haiti dan Perppu Plt Pimpinan KPK.
Namun, suara bulat, lanjutnya, telah dicapai terkait pengguliran hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna H Laoly. "Hak angket bulat, sudah disetujui oleh paripurna. Yang lain, terkait calon Kapolri, Perppu KPK, masih digodok, masih pro dan kontra," ujar Dimyati.
Dimyati mengatakan, keputusan pengguliran hak angket tersebut dicapai karena Yasonna dianggap telah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang terhadap parpol.
"Sepertinya Menkum HAM itu tidak bisa membaca Undang-Undang dan Menkum HAM tidak paham. Mungkin terlalu lama sebagai politikus yang melakukan politik praktis. Jadi, bukannya keadilan malah melakukan abuse," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
