REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf menilai ketika salah satu partai berada di dalam tubuh pemerintah mustahil masih bisa berperan sebagai kritikus atas kebijakan pemerintah. Adanya oposisi disebut Maswadi memang perlu untuk stabilisasi demokrasi.
"Omong kosong kalau masuk dalam pemerintahan bisa mengkritik, kalaupun kritik pasti kritik setengah hati," ujar Maswadi saat dihubungi ROL, Rabu (18/3).
Maswadi menyebut hal tersebut merupakan etika demokrasi. Adanya oposisi dinilai Maswadi sangat mutlak perlu.
Jika semua partai dirangkul, maka demokrasi bisa rusak. Dalam demokrasi perlu ada institusi yang bertugas sebagai kritik pemerintah.
Maswadi menambahkan, peran kritikus pemerintah harus datang dari orang luar, supaya mereka tidak serta merta mendapatkan keuntungan dari kritik tersebut.
Sebelumnya, Agung Laksono memutuskan untuk membawa Golkar ke kubu pemerintah. Meski bergabung dengan pemerintah, Agung mengatakan Golkar akan tetap menjadi kritik atas pemerintah. Agung kerap mengatakan, jika Golkar memang terlahir untuk bergabung dalam pemerintahan, bukan menjadi oposisi dari pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
