REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Studi Kerakyatan UGM, Revrisond Baswir, menilai, sistem perekonomian nasional masih terkungkung dalam kapitalisme. Padahal, amanah konstitusi jelas menolak penguasaan kekayaan nasional oleh segelintir pemilik modal swasta.
"Kapitalisme pada dasarnya sudah korup sejak dalam pikiran. Dan kalau Indonesia tetap kapitalisme, itu korup karena konstitusi kita demokrasi ekonomi," ujar Revrisond Baswir dalam acara Diskusi Publik Penguatan Pencegahan Gratifikasi yang diadakan Transparency International Indonesia (TII) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (17/3).
Baswir mengatakan, segala diskusi tentang ekonomi dan kaitannya dengan korupsi akan percuma, bila mengabaikan sistem ekonomi. Menurut Baswir, pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme justru menyebabkan suburnya korupsi. Entah itu bernama uang pelicin atau facilitation payment.
"Bisa saja korupsi diberantas tapi kita makin kapitalis. Apalagi, bila (pemberantasan korupsi) ditunggangi kapitalis untuk ekspansi modalnya. Upaya pemberantasan korupsi mestinya mendekatkan kita ke amanah Undang-undang Dasar," tegas dia.
Korupsi sering dipandang sebagai inefisiensi bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, jarang sekali disinggung, korupsi berdampak buruk bagi pemerataan ekonomi.
Menurut Baswir, hal ini patut diperhatikan bagi semua aktivis maupun lembaga negara antikorupsi. "Konsekuensinya, efisiensi hanya menguntungkan kapitalis. Jadi jangan hanya fokus di hilir pemberantasan korupsi," tutup dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
