Kamis 05 Mar 2015 15:05 WIB

Kronologi Keributan di Mediasi Kemendagri Versi Ahok

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2). (Republika/Agung Supriyanto)
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menceritakan versinya tentang keributan yang terjadi saat mediasi antara pemprov dan DPRD DKI di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (5/3). Menurut Ahok, sapaan Basuki, itu beraswal ketika ia meminta Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi menjelaskan dugaan penyelewengan dana.

Ahok menuturkan bahwa ia meminta Anas untuk memberikan penjelasan apakah dana tambahan itu ada permintaan dari pihak luar selain penyusun yang berhak.

"Saya cuma tanya ke wali kota, coba kamu jelaskan masuknya dana itu hasil bahasan dengan siapa? Awalnya, dia nggak mau berdiri lalu saya bilang kalau kamu nggak mau berdiri berarti kamu terlibat, saya pecat kamu," ujar Ahok.

Dia juga mengatakan, ketika sudah ada ancaman tersebut akhirnya Anas berdiri. Tapi, lanjutnya, suasana tiba-tiba berubah tidak kondusif dan akhirnya rapat ditutup.

"Ketika wali kota berdiri, dewan kayaknya panik dan marah-marah. Akhirnya, rapat dihentikan, lalu keamanan Kemendagri anjurkan saya lewat belakang," ujarnya.

Sebelumnya, dikabarkan mediasi antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD di Kemendagri berlangsung ricuh. Dari luar ruangan rapat sempat beberapa kali terdengar suara keributan.

"Jangan bohong Pak Gubernur!" teriak salah seorang di Ruang Sasana Bhakti Gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Menurut Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Slamet Nurdin, dalam ruangan tersebut, yang marah-marah adalah Ahok. Ia mengatakan alasan marahnya mantan Bupati Belitung Timur itu disebabkan oleh upaya Ahok mengungkit masalah UPS dan hilangnya anggaran truk sampah dalam APBD 2013 dan 2014.

"Sebenarnya, sudah mau ditutup dan mau ada closing statement gubernur dan ketua dewan. Lalu, dia membicarakan UPS," ujarnya.

Sementara itu, pimpinan DPRD DKI seperti Prasetyo Edi Marsudi dan M Taufik enggan berkomentar perihal apa yang terjadi di dalam ruangan mediasi. Sedangkan, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana langsung mengatakan mediasi buntu. "Deadlock!" katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement