REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Peta koalisi partai politik antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih berpeluang mengalami perubahan pascakonflik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kata seorang pengamat politik.

"Kemungkinan berubah, sebab basis kekuatan politik kita sangat mudah berubah," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, perubahan peta politik koalisi parpol antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) semakin menguat terjadi, lebih-lebih ketika dalam konteks pengisian jabatan publik, Presiden Joko Widodo tidak lagi bersedia didikte oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Menurut Syamsuddin, PDIP sebaiknya segera mengubah sikap dengan tidak memperlakukan Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai."Sebaiknya PDIP tunduk pada Jokowi sebagai Presiden, dan jangan lagi memperlakukannya sebagai petugas partai," kata dia.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito mengatakan PDIP tidak mungkin memakzulkan Presiden akibat pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, sebab memerlukan prosedur panjang dan prasyarat yang tidak mudah secara hukum.

Menurut dia, apabila PDIP tidak melakukan strategi yang benar justru akan berpotensi mengalami penurunan elektabilitas pada pemilu mendatang. "Justru jika salah langkah, PDIP akan menuai pada lima tahun mendatang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika