REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Poll Tracking Institute Hanta Yudha menilai Presiden Joko Widodo kewalahan membangun komunikasi politik, baik itu komunikasi elit maupun publik.
Menurut Hanta, sama seperti presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi memang piawai membangun komunikasi publik dengan bahasa yang merakyat dan dekat di awal kemunculannya. Namun, ia mengingatkan, saat ini Jokowi adalah presiden dan bukan lagi calon presiden.
"Jadi harus bertransformasi. Dukungan elit politik harus dijaga tapi juga harus mendengar aspirasi publik," kata Hanta di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).
Hanta menilai, Jokowi masih sangat kurang maksimal dalam hal membangun komunikasi elit. Ia pun menyebutkan beberapa hal yang menjadi penyebab Jokowi kesulitan dalam membangun komunikasi politik, khususnya komunikasi elit.
"Pertama, beliau memang termasuk dari daerah, walikota, gubernur, kedua, beliau bukan ketua umum, veto player seperti SBY, dan ketiga, butuh waktu untuk jadi piawai untuk lakukan komunikasi di tingkat elit," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut Hanta, Jokowi harus menjaga komunikasi publik dengan terus menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menjaga kepercayaan tersebut, mantan Gubernur Jakarta itu harus mendengarkan aspirasi publik, meskipun tidak bergantung sepenuhnya pada opini.
"Sehingga pondasi Jokowi tidak roboh. Karena sejak awal Jokowi menggunakan dukungan publik sebagai pondasi politiknya. Didukung PDIP untuk jadi presiden itu karena didukung elaktibilitas yang tinggi,"
kata Hanta.
Selain itu, Jokowi juga harus membentuk sebuah tim untuk membangun negosiasi elit. Hanta mencontohkan, saat memerintah, SBY didampingi oleh Jusuf Kalla (JK) yang lincah untuk berkomunikasi dengan para elit. Ia pun menyayangkan peran JK yang berbeda sekarang.
"JK yang dulu dengan yang sekarang saya lihat perannya agak berbeda.
Selain posisi politiknya, ia juga berubah karena politik itu dinamis,"
ujarnya.
"Dua hal itu yang harus dibangun Jokowi. Beliau harus berani dan terampil mengelola itu. Di saat yang sama membentuk tim negosiasi yang baik ke publik dan memiliki kinerja yang bagus dan juga tim negosiasi ke elit yang kokoh," kata Direktur Eksekutif Poll Tracking Institute itu menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
