REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Jokowi diimbau untuk menguatkan KPK. Jangan sampai lembaga antikorupsi ini dilemahkan dengan mempreteli pimpinannya.

"‎Kalau KPK sampai lumpuh, ini pertanda impotennya kepemimpinan Jokowi," ujar pakar politik Universitas Indonesia, Agung Suprio, Sabtu (‎7/2).

Pihaknya menilai Jokowi cenderung membiarkan terjadinya konflik KPK-Polri. Dalam menangani perseteruan dua lembaga ini, Jokowi antara ada dan tiada.  Akibatnya, sikap rakyat akan berubah drastis dari bergairah menjadi apatis terhadap pemerintah.

Jokowi diprediksinya akan mengalami defisit legitimasi dan segala kebijakannya akan berjalan tanpa roh. "Revolusi mental takkan berjalan tanpa tauladan pemimpin karena dirusak oleh pemimpinnya sendiri," jelas Agung.

Lebih parah lagi jikaa Jokowi menghabisi KPK. Meskipun nantinya pemberantasan korupsi ditangani Polri dan Kejaksaan Agung, masyarakat tetap tak bisa terima. Menurut dia, permasalahannya adalah kepercayaan publik yang kian menurun terhadap dua lembaga itu.

Disamping itu, rakyat sudah sangat percaya terhadap KPK. Jika pemberantasan. Korupsi diserahkan kepada dua lembaga itu, yang timbul adalah ketidakpercayaan massif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika