REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemerintahan Jokowi-JK mengusung poros maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa berjaya di laut. Sebagai tindak lanjut kebijakan itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar melakukan kunjungan kerja ke Desa Surya Bahari, Pakuhaji, Tangerang, Ahad (25/1).

Marwan hadir di tengah masyarakat ketika kondisi badannya sedang tidak fit. Kendati begitu, ia berusaha ingin agar kehidupan nelayan bisa lebih baik. "Apalagi, kita memprioritaskan poros maritim. Letak poros maritim di pundak nelayan, kesejahteraan tentu akan meningkat," ujarnya.

Tidak hanya berbincang dengan warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, Marwan juga memberikan bantuan berupa alat jaring penangkap ikan. Selain itu, Marwan juga ikut dalam proses lelang ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) di wilayah tersebut.

Kehadiran politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut membuat peserta lelang menjadi 'keder'. Pasalnya, Marwan berani membayar harga lebih tinggi daripada yang diajukan penawar. Dia pun memborong beberapa jenis ikan dengan membayar harga lebih demi menghormati jerih payah usaha nelayan.

Ketika ikan tenggiri dilelang, penawaran dibuka di harga Rp 105 ribu. Nyatanya, ia berani membeli dengan harga Rp 150 ribu. "Ya, saya berani Rp 150 ribu," katanya. Sang juru lelang pun menyerahkan ikan berukuran cukup besar tersebut kepada Marwan.

Dalam kunjungannya, Marwan melakukan audiensi dengan para nelayan yang baru bersandar maupun dengan masyarakat setempat. Misalnya, ia merasa tergerak ketika melihat lokasi bersandar perahu nelayan dangkal dan dipenuhi lumpur, serta sampah. Dia pun menyerap semua nelayan itu, dan berusaha akan menyampaikan masalah itu kepada para menteri Kabinet Kerja.

"Kehidupan nelayan masih memprihatinkan, dari sisi kesejahteraan masih jauh dari harapan. Tentu nanti kita perjuangkan ke pusat," kata Marwan. "Penghasilan para nelayan tidak menentu akibat kondisi lingkungan yang tidak mendukung."

Dia menyatakan, masalah pengerukan lokasi bersandar kapal, tentu tidak bisa diselesaikan kementerinnya sendiri. Dibutuhkan lintas kementerian untuk mengatasi masalah itu, termasuk dengan kondisi lingkungan yang kumuh. "Dari sisi pengerukan, itu butuh dana tak sedikit. Ini butuh kementerian terkait untuk mewujudkan

Ikuti Whatsapp Channel Republika