REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana membeli gedung Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gedung Kementerian BUMN yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, direncanakan Menteri BUMN Rini Soemarno akan dijual kepada pihak Pemprov DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan jika keputusan Ahok untuk membeli gedung BUMN akan melalui proses pengkajian terlebih dahulu. Menurutnya kajian tersebut dilihat dari berbagai faktor, seperti fungsi dan harganya.

"Nanti dihitung dulu, nanti kan keputusannya ini mesti ada kajiannya dulu, kenapa dibeli, untuk apa terus harganya," katanya di Jakarta, Sabtu (20/12).

Selain kajian dari segi fungsi dan harga, mantan Walikota Jakarta Pusat ini menilai jika pembelian gedung harus berdasarkan prioritasnya. Menurutnya masih banyak yang menjadi prioritas utama Pemda DKI. "Kan masih banyak prioritas-prioritas lain apakah itu menjadi prioritas,"ujarnya

Ia juga menilai jika gedung BUMN akan dijual harga yang ditawarkan akan sangat tinggi, karena itulah perlu adanya kajian lebih mendalam. "Saya pikir kalau disitu harganya sangat tinggi ya, nanti ada yang mengkaji," ucapnya.

Dia menambahkan belum ada komunikasi lagi dengan Ahok terkait pembelian gedung BUMN. Mungkin pembahasan tentang itu akan dibicarakan pada rapat pimpinan mendatang.

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana menjual Gedung Kementerian BUMN. Menurutnya gedung tersebut terlalu besar bagi kementerian yang hanya memiliki 250 pegawai. Rini mengaku berencana menjual gedung kementeriannya dengan tujuan efisiensi biaya operasi kementerian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika