REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menentang rencana Menteri BUMN, Rini Soemarno menjual kantor Kementerian BUMN. Sebab menurutnya kantor Kementerian BUMN merupakan simbol kedaulatan ekonomi negara. "Menurut saya itu jelas harus ditolak," kata Fadli kepada wartawan di kompleks Parlemen Senayan, Kamis (18/12).

Inefisiensi kantor Kementerian BUMN bukan alasan untuk dijual. Mestinya inefisiensi. diselesaikan dengan cara kreatif seperti memanfaatkan lantai kosong di Kementerian BUMN bagi pegawai-pegawai di BUMN lain yang belum memiliki kantor kerja. Atau memanfaatkan lantai kosong dengan menyewakannya kepada pihak yang memerlukan. "Ini (menjual) cara berpikir yang ngawur," ujarnya.

Fadli mempertanyakan semangat Jokowi saat kampanye. Ketika kampanye Jokowi gencar menyuarakan penyelamatan aset BUMN. Bahkan dia juga berjanji untuk mengembalikan lagi Indosat yang pernah dijual Megawati kepada Singapura. "Saya termasuk yang mempertanyakan semangatnya mengembalikan kedaulatan kekayaan negara," katanya.

Jokowi harus meminta klarifikasi Rini soal rencana menjual kantor Kementerian BUMN. Sebab menurut Fadli rencana Rini tersebut bisa berpengaruh besar terhadap iklim investasi di Indonesia. Fadli mengatakan bukan tidak mungkin rencana Rini ditafsirkan para investor sebagai cermin tidak kondusifnya ekonomi Indonesia.

"Saya kira Jokowi perlu klarifikasi. Ini serius BUMN amanat Pasal 33 UUD 1945. Jangan seolah-olah ini bangkrut makanya dijual," ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika