REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) menilai pemerintahan Jokowi-JK tidak lebih baik dari pemerintahan SBY terkait penanganan permasalahan HAM.
"Jokowi-JK gak bakal lebih baik dari SBY, bahkan bukan tidak mungkin menjadi lebih buruk," kata Haris Azhar, Koordinator Kontras, di Jakarta, Ahad (14/12).
Pernyataan Haris tersebut, didasari oleh beberapa hal. Antara lain, pertama, Kontras melihat pemerintahan saat ini menggunakan isu HAM hanya untuk kepentingan kenyamanan rezim politik.
"Hanya membuat mereka nyaman," ujarnya.
Hal kedua, pendekatan penanganan HAM tidak menyentuh secara keseluruhan. "Lapindo diangkat, didorong untuk penyelesaian. Tetapi untuk pelanggaran HAM yang berat, kasus Talang Sari, kasus Munir, kasus penculikan itu gak dibicarakan," jelasnya.
Hars juga melihat pemerintah tidak fokus dalam penyelesaian konflik Papua. Menurut kontras, rencana perluasan Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua, menunjukkan ketidaksolidan pemerintah dalam memetakan resolusi konflik.
Terkait semua hal diatas, Haris berpandangan pemerintah saat ini gagal memahami isu hak asasi manusia yang menjadi fokus perhatian publik. Sehingga Ia berkesimpulan pemerintah yang baru telah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat yang telah memilih.
"Jadi pemerintahan hari ini hanya mengambil tindakan yg seolah-olah gerak cepat, populis, padahal tidak menyelesaikan masalah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
