REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Indonesia Coruption Watch (ICW) mengatakan komitmen pemberantasan Pemerintahan Jokowi dalam memberantas korupsi masih mengecewakan. Hingga 50 hari kerjanya, Jokowi dinilai masih belum menunjukan komitmen yang kuat tentang pemberantasan korupsi.

Koordinator ICW, Ade Irawan mengatakan, Jokowi cenderung mengecewakan publik terhadap pemberantasan korupsi. Hal tersebut bisa dilihat dengan penunjukan menteri di bidang hukum. “Agak mengecewakan ya jika kita lihat dari penunjukan orang-orang seperti menkumham dan penunjukan jaksa agung,” kata Ade saat Acara diskusi di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Ade menilai selama resmi menjabat, Jokowi belum pernah secara tegas mengeluarkan pernyataan terkait pemberantasan korupsi. “Era SBY masih sering mengungkapkan masalah pemberantasan korupsi, meski pengimplementasiannya agak kurang,” katanya.

Namun, Ade menilai masih ada harapan kepada Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi. Ade mengatakan Jokowi tidak boleh terjebak dan mampu memisahkan diri dengan politik. “Meskipun Jaksa agung dari orang partai, Jokowi harus mampu memaksa H.M Prasetyo untuk Independen dan mengungkap kasus besar korupsi,” kata Ade.

Selain itu, Pemerintah harus mampu menjaga KPK dari campur tangan oknum yang ingin melemahkan KPK. Apalagi, Ade menilai saat ini ada celah untuk melemahkan KPK yang tengah melakukan penyeleksian pimpinan KPK baru. “Inikan waktu yang tepat bagi oknum jika ingin melemahkan KPK, baik dari segi rekruitmen, keuangan, atau secara kelembagaan,” ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika