REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Apa sebenarnya yang membuat Partai Golkar mengingkari kesepakatan dengan Partai Demokrat dalam mendukung Perppu Pilkada Langsung?.
Dalam rekaman pertemuan yang diduga merupakan pertemuan antara Panitia Penyelenggara Munas IX Golkar di Bali, Nurdin Halid dengan sekitar 23 ketua DPD I Golkar, disebutkan bahwa jika Pilkada dilakukan DPRD maka ketua-ketua DPD Golkar yang akan diuntungkan. Mereka akan memiliki tiket dan berpeluang menjadi kepala daerah.
Dalam rekaman yang sebenarnya secara keseluruhan berisi propaganda untuk memenangkan Ical tersebut, Nurdin menyebut bahwa kalau pilkada dilakukan secara langsung, maka ketua-ketua Partai Golkar akan sulit untuk mendapatkan tiket menjadi kepala daerah. Alasannya, menurut Nurdin, karena ketua-ketua Golkar elektabilitasnya rendah dan tidak memiliki logistik yang kuat.
Seperti diketahui, pada saat pelaksanaan Munas IX Golkar di Bali, beredar rekaman suara yang diduga merupakan suara Nurdin Halid dengan 23 pimpinan DPD I Golkar se-Indonesia. Rekaman suara itu, oleh kubu Agung Laksono dituding sebagai bukti dilakukannya penyusunan skenario untuk memenangkan Ical sebagai ketua umum Golkar untuk keduakalinya.
Berikut transkrip rekaman yang bocor tersebut terkait dengan masalah Perppu Pilkada Langsung:
Saudara-saudara sekalian, sekarang ketua umum kita, saya juga baru tahu, saya pikir beliau hanya berjuangan politik di lembaga DPR, ternyata tidak. Dia punya feeling yang sangat kuat. Dia sekarang melalui orang lain mengajukan judicial review ke MA. Kenapa? Karena kalau judicial review itu diterima artinya perppu dibatalkan oleh MA maka otomatis UU Pilkada itu berlaku.
Kalau DPR bulan Januari nanti menolak Perppu maka tidak otomatis UU Pilkada oleh DPRD itu berlaku. Bikin UU baru. Ini luar biasa Pak ARB. Siapa yang diuntungkan kalau (Pilkada) melalui DPRD? Ketua-Ketua Partai Golkar se-Indonesia (floor bertepuk tangan).
Sekarang kalau mau jujur, ketua Golkar tidak punya jaminan untuk mendapatkan tiket menjadi bupati/wali kota. (suara kurang jelas). Pertama karena elektabilitasnya rendah. Kedua, dokunya kurang. Logistiknya kurang.
Tapi kalau Pak ARB solid, pertarungannya ada pada lima partai. Bukan sejuta rakyat, seratus ribu rakyat, dua ratus ribu rakyat. Begitu menjadi ketua Golkar sudah menjadi tiket untuk menjadi bupati/ wali kota (ada yang bersuit). Sehingga ada motivasi pertarungan internal, ada sugesti, untuk menjadi ketua Golkar. Kalau sekarang?.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
