REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Pramono Anung memastikan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kompak mendukung opsi damai dengan Koalisi Merah Putih (KMP).
"Anggapan KIH tidak kompak, tidak benar!," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/11).
Pramono membantah ada komponen KIH yang menolak revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR sebagai salah satu syarat damai dengan KMP di parlemen. Menurutnya revisi UU MD3 dan Tata Tertib DPR diperlukan untuk memberi 21 posisi pimpinan baru kepada KIH di alat kelengkapan dewan. Pramono memastikan seluruh komponen KIH mendukung lobi politik yang dilakukannya bersama Olly Dondokambey.
"Sekarang semua sudah satu suara memberi mandat kepada saya dan Pak Olly," ujarnya.
KMP dan KIH sepakat tidak mengocok ulang pemilihan pimpinan akd. Kocok ulang dianggap tidak akan menyelesaikan kebuntuan politik antara KMP dan KIH. Pramono berharap KIH dan KMP bisa sepakat soal nama yang akan diajukan untuk mengisi posisi pimpinan tambahan di akd.
"Saya yakin cara ini lebih baik," katanya.
Sebagai langkah awal KIH dan KMP akan lebih dulu membentuk Badan Legislasi (baleg). Ini agar proses revisi UU MD3 dan Tata Tertib DPR bisa berjalan lancar. Selanjutnya KIH dan KMP juga akan duduk bersama membahas sejumlah anggaran di Badan Anggaran.
"Baleg pintu masuk penyelesaian," ujarnya.
Pramono menyatakan dirinya akan kembali bertemu dengan sejumlah elite KMP untuk merundingkan poin-poin kesepakatan. Dia optimistis akan ada jalan keluar dan titik temu terbaik bagi kedua belah pihak.
Sebelumnya Fraksi Nasdem di DPR RI menolak pengubahan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR untuk memberi jatah pimpinan akd ke KIH. Nasdem ingin kebuntuan politik antara KIH dan Koalisi Merah Putih diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat. Tidak cuma Nasdem, Fraksi Hanura DPR RI juga punya pandangan serupa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika