REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Juru Bicara PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari membantah pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno yang menyebut sumber anggaran “Kartu Sakti “Jokowi berasal dari dana tanggung jawab sosial (CSR).

Menurutnya, sumber dana kartu sakti Jokowi berasal dari APBN-P 2014. “Gak ada CSR. APBN-P 2014 full,” ujarnya kepada wartawan seusai diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/11).

Ia menuturkan dalam program kartu sakti Jokowi semuanya bersumber dari APBNP. Dimana, rekeningnya  dikelola oleh menteri keuangan yaitu untuk bantuan sosial dan dan bantuan fiskal.  Dana tersebut sudah disetujui DPR pada masa pemerintahan SBY.

Menurutnya, program Kartu Sakti Jokowi berdasarkan UU yang yaitu SJSN. Ia menuturkan, perbedaan dengan  program pada masa SBY adalah perbaikan skema termasuk kelompok penerima manfaat.

“Tentu program saat ini dananya dari APBN yang diketok masa SBY belum punya ruang yang cukup puas untuk memastikan apa yang diinginkan Jokowi,” ungkapnya.

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Satya Widya Yudha mengatakan menteri yang menyatakan program kartu sakti berasal dari dana CSR adalah sebuah kesalahan. Pasalnya,  BUMN memiliki kekayaan yang terpisah sehingga tidak bisa masuk program dalam APBN dimana harus dibiayai oleh APBN sendiri.

Selain itu, menurutnya, menteri kabinet harus memahami mekanisme anggaran.  “Dana dari CSR itu salah karena dia tidak tahu saja,” ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika