REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin mengatakan pendapat berbagai pihak akan menjadi masukan dalam Program Kartu Prakerja. Dengan demikian, program itu dapat berjalan baik saat diluncurkan ketika Jokowi-Ma'ruf menjadi pemenang Pemilu 2019.
Jubir TKN Irma Chaniago menyampaikan masukan itu termasuk pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengatakan tunjangan bagi penggangguran umumnya hanya bisa berhasil di negara yang berpenduduk besar. "Kami melihat pernyataan Pak JK sebagai masukan untuk mempertimbangkan sistematika dari Kartu Prakerja nanti," ujar Irma dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (7/3).
Politikus Nasdem itu mengatakan salah satu hal yang kerap disorot adalah masalah anggaran bagi pemberian tunjangan atau gaji bagi pemegang kartu yang masih mengganggur. Irma menegaskan bahwa pemerintah pasti akan berhitung dengan cermat biayanya agar tidak membebani APBN.
"Yang pasti Kartu Pra-kerja ini sangat mungkin terealisasi. Pendapat yang banyak dilontarkan berbagai pihak, kami anggap sebagai masukan untuk penyempurnaan program kartu ini," jelasnya.
Sejauh ini, Jokowi belum memberikan data pasti besaran gaji atau tunjangan yang diterima para pemegang Kartu Prakerja nantinya. Karena itu, kata dia, belum dapat disimpulkan bahwa kehadiran Kartu Pra-kerja ini membebani anggaran.
Namun yang pasti, ujar Irma, pemerintahan Jokowi tidak akan melupakan tugas utamanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kartu Pra-kerja hanya menjadi salah satu sarana bagi para pencari kerja untuk meningkatkan kemampuannya untuk bisa masuk dunia kerja lengkap dengan kemampuan yang dibutuhkan.
"Jangan lupa bahwa saat ini pemerintahan Jokowi JK telah berhasil menciptakan 10,34 juta lapangan pekerjaan. Dan ini akan berlanjut terus ke depannya," tutur Irma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
