REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pakar Ekonomi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laode Kamaluddin mengatakan sistem pelayanan publik akan lebih akurat dengan metode sistem identitas tunggal atau KTP-elektronik yang terintegrasi. Program tiga kartu seperti yang ditawarkan oleh kubu pejawat Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sudah usang.
"Di dalam sistem pemetaan yang modern, orang menghindari banyak kartu. Satu kartu dianggap lebih mudah secara manajemen, dari operasional lebih murah dan lebih mudah digunakan," kata Laode dalam siaran persnya, Kamis (21/3).
Laode menjelaskan program KTP-el terintegrasi yang digagas oleh Sandiaga Uno berbeda dengan program tiga kartu baru yang digagas capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Dengan menggunakan single identity number (NIK) dalam KTP-El, ia mengatakan, masyarakat tidak perlu lagi mengantongi banyak kartu untuk bermacam situasi.
Laode pun menyebut program tiga kartu 'sakti' Jokowi menunjukkan bahwa program kartu yang digagas capres pejawat tidak efisien. Pada masa depan, orang mengarah kepada kesederhanaan sehingga hanya membutuhkan satu kartu dengan banyak fungsi.
"Kalau satu kartu satu fungsi, beratnya itu di manajemennya. Kalau satu kartu fungsi banyak, itu menunjukan bahwa small government kaya dengan fungsi. Sistim pelayanan akan lebih akurat," kata Laode.
Prabowo-Sandi akan menerapkan konektivitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) dengan sistem integrasi nasional. Melalui chip yang terdapat dalam kartu identitas tersebut, semua program pemerintah bisa terakomodir, seperti jaminan kesehatan, beasiswa, hingga bantuan sosial untuk masyarakat.
Sementara itu, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahaean mengatakan, program integarasi KTP El yang digagas Prabowo-Sandi adalah sesuatu yang mudah dilaksanakan. Sebab, kata Ferdinand, cikal bakal KTP El adalah mengarah pada identitas tunggal warga negara Indonesia.
Menurut Ferdinand, jika mencontek Amerika di kartu itu nomor jaminan sosial masyarakatnya ada. Kita juga akan menjurus ke sana. Tetapi di tengah jalan karena KTP El dicampuri kasus, akhirnya berubah. "Sekarang Bang Sandi datang dengan gagasan untuk menyempurnakan ini, menjadikan ini menjadi nyata, jadi melakukan ini tidak sulit," tutup Ferdinand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
