Ahad 10 Mar 2019 00:48 WIB

TKN: Pelaporan Kartu Prakerja Jokowi karena Panik

Kartu Prakerja tidak akan direalisasikan dalam waktu momentum kampanye pemilu.

Jokowi dan Kartu-kartunya [ilustrasi]
Foto: mgrol101
Jokowi dan Kartu-kartunya [ilustrasi]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menyebut pelapor program Kartu Prakerja Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak oposisi yang panik. Pelapor tidak mengetahui secara lengkap program kartu tersebut.

"Kami melihat bahwa laporan atas Jokowi yang mengeluarkan 'kartu sakti', menunjukkan bahwa pihak oposisi panik dengan program tersebut. Laporan tersebut sarat kepentingan politik, serta dilakukan untuk menguntungkan segelintir golongan," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago, di Jakarta, Sabtu (9/3).

Baca Juga

Irma menilai beberapa pihak terus melakukan manuver terhadap program Kartu Prakerja yang ditawarkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurut Irma, tudingan Kartu Prakerja adalah politik uang sangat tidak berdasar.

Sebab, Kartu Prakerja tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat atau saat momentum kampanye Pemilu. "Kalau dilihat mereka seperti sudah kehilangan akal untuk menyerang program kerakyatan yang digagas oleh Jokowi-Ma'ruf sehingga semuanya dikritik. Padahal rakyat senang dengan ide atau gagasan dari program yang ditawarkan pemerintah saat ini," ujarnya.

Menurut Irma, seluruh pihak perlu melihat Kartu Prakerja dalam gagasan yang menyeluruh. Dia membantah jika Kartu Pra-Kerja dapat membuat kaum pencari kerja termasuk kelompok milenial akan menjadi malas.

Kartu tersebut justru dapat menjadi sarana dan fasilitas bagi para pencari kerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah. "Tudingan itu tentu menyakitkan bagi para milenial yang saat ini sedang bersemangat untuk meraih masa depan mereka. Kartu ini didesain untuk meningkatkan kemampuan dari para milenial," ujar dia.

Irma juga menjelaskan bahwa Kartu Prakerja ini juga berbeda dengan program untuk peningkatan kesejahteraan tenaga honorer. "Untuk tenaga honorer pemerintah sudah memiliki skemanya tersendiri dan tidak sama dengan Kartu Prakerja. Jadi jangan dipertentangkan tentang honorer dan pencari kerja," ucapnya.

Irma, politisi dari Partai Nasdem yang merupakan koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf, meyakini masyarakat bisa memilah informasi yang benar tentang Kartu Prakerja dari gagasan Jokowi. "Masyarakat percaya dengan program yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi sehingga tidak mau dibohongi oleh kubu oposisi yang terus melontarkan kritik tanpa dasar," tegas dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement