REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Hanura Syarifudin Sudding, mengatakan anggaran untuk tiga kartu program Jokowi, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah ada di masing-masing kementerian.

Dijelaskannya, KIS merupakan program kelanjutan dari BPJS."Anggarannya dari BPJS. Dulu BPJS, sekarang KIS, KIP dan KKS," kata Sudding kepada Republika Online (ROL), Sabtu (8/11).

Ketika disinggung perbedaan BPJS yang merupakan produk pemerintah SBY, Suding mengatakan perbedaan antara BPJS dan KIS adalah mengenai kemudahan aksesnya. Jika KIS dapat dipergunakan dan disampaikan langsung ke masyarakat melalui kartu tersebut. Sedangkan BPJS, harus melalui proses birokrasi yang panjang.

Sudding juga membantah kalau ketiganya tidak memiliki payung hukum. Sudding mengatakan ketiganya sudah memiliki payung hukum yang jelas berdasarkan undang-undang kesehatan. Hal itu menurutnya, mengacu pada ketentuan dalam hal memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurutnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 UUD 1945. Di mana, negara mengembangkan jaminan sosial dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

Selanjutnya, ia mengatakan payung hukum juga didasarkan pada UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial dan UU no. 24 tahun 2011. Yang intinya menurut Sudding, jaminan sosial adalah program negara yang ditujukan bagi perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika