REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR meminta pemerintah tidak gegabah menaikan harga BBM bersubsidi. Sebab bisa berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

"Kita bilang enak naikin BBM tapi kantong di rakyat kan enggak," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jum'at (7/11).

Harus ada perencanaan yang jelas dan matang soal antisipasi dampak kenaikan BBM. Pemerintah perlu meminta nasihat PDIP sebagai partai yang sebelumnya paling gigih menolak kenaikan BBM bersubsidi. "Nasihatnya harus dari PDIP," ujar Fahri.

Sekretaris Jendral DPP Demokrat menilai saat ini bukan momentum tepat menaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya pascapemilu gerak perekonomian cenderung melambat.

Dan lagi harga minyak mentah dunia sedang turun. "Tidak ada urgensi menaikan harga BBM," kata Ibas.

Ibas mengatakan saat ini harga minyak mentah dunia berada dibawah patokan harga yang ditetapkan APBN. Artinya, harga BBM bersubsidi mestinya turun. Bukan malah naik. "Kalau dulu Demokrat kurangi subsidi kondisinya beda. Harga lebih dari US 100 dolar perbarel," terang Ibas.

Ketua Fraksi Partai Demokrat ini tidak akan segan meminta penjelasan ke pemerintah apabila nekad menaikan harga BBM bersubsidi. Ibas mengatakan dirinya tidak ingin kenaikan BBM malah membuat masyarakat makin sulit. "Atas dasar apa menarik subsidi?," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika