REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  Isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang masih memecah suara partai pendukung Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan disayangkan banyak pihak. Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyarankan, PDIP harus belajar dari partai Demokrat sebagai 'the ruling party'.

Menurutnya sikap tidak jelas ditunjukkan oleh kader-kader partai pimpinan Megawati tersebut. Menurut Ruhut, kalau PDIP berseberangan dengan Presiden Joko Widodo soal kenaikan harga BBM, PDIP belum dapat menjadi pengaman kebijakan pemerintah yang diusungnya sendiri.

Sebab, PDIP terlihat ragu dalam kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah. "Sebagai the ruling party, PDIP harus mengamankan semua langkah yang dilakukan Jokowi-JK," kata Ruhut pada wartawan di gedung Parlemen, Rabu (5/11).

Ruhut menambahkan, sebagai partai pemenang, PDIP bertugas mengamankan dan tidak boleh berseberangan dengan langkah pemerintah. Menurut dia, partai Demokrat sebagai partai netral saja menunjukkan sikap jelas atas kebijakan Jokowi.

Jika memang kondisi saat ini mengharuskan harga BBM dinaikkan maka harus dilakukan. "Kalau berseberangan seperti buah simalakama, sekarang bukan zamannya pencitraan, kalau harus naik jangan menentang Pak Jokowi," tegas Ruhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika