REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi DPR Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan, ada satu yang disembunyikan dalam surat permintaan pertimbangan Joko Widodo (Jokowi) terkait perubahan nomenklatur kementerian. Yaitu tidak mencantumkan Kemenko Kemaritiman.
Dia menyayangkan mengapa Jokowi tidak meminta pertimbangan DPR terkait hal itu. Meski pun presiden memiliki hak prerogatif. Namun undang-undang telah mengatur agar Jokowi meminta pertimbangan DPR.
"Saya mendengar ada dari tim transisi yang menelepon pimpinan DPR bahwa ada satu menko yaitu kemaritiman, kan tidak bisa seperti itu. Ini bukan republik odong-odong, karena presiden harus menjelaskan mengapa perubahan dan penggabungan kementerian dilakukan," katanya.
Menurut dia, seharusnya Jokowi menjelaskan kepada DPR terkait filosofi dari perubahan nomenklatur kementerian. Karena surat pertimbangan Jokowi hanya dua lembar dan tidak menjelaskan alasan perubahan tersebut.
Presiden Jokowi mengirimkan surat meminta pertimbangan DPR terkait perubahan dan penggabungan nomenklatur kabinet di pemerintahannya pada Rabu (22/10).
Nomenklatur kementerian yang berubah yaitu menteri PU dan menteri perumahan rakyat menjadi menteri PU dan perumahan Rakyat; menteri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi menteri pariwisata; menteri pendidikan dan kebudayaan menjadi dua yaitu menteri kebudayaan, pendidikan dasar dan menengah serta menteri pendidikan tinggi, riset dan teknologi.
Sementara itu menteri kehutanan dan menteri lingkungan hidup dijadikan satu menjadi menteri kehutanan dan lingkungan hidup; kementerian tenaga kerja dan transmigrasi dan kementerian PDT dilebur menjadi dua kementerian, yaitu kementeritan tenaga kerja, kementerian desa dan kementerian daerah tertinggal; dan menko kesejahteraan rakyat diubah jadi menko pembangunan manusia dan kebudayaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
