REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG-- Fraksi Gerindra, PAN, Golkar dan PKS meminta kepada pimpinan dewan agar mengulang rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan DPRD Jawa Tengah karena penetapan anggota komisi dinilai tidak sah.
"Kami akan menyurati pimpinan dewan agar rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan diulang," kata Ketua Fraksi PAN Wahyu Kristanto di Semarang, Kamis (23/10).
Hal tersebut disampaikan Wahyu saat menggelar jumpa pers dengan didampingi oleh anggota Fraksi Gerindra Sriyanto Saputro dan Ketua Fraksi Golkar Farida Rahma. Menurut dia, pembentukan alat kelengkapan dewan berupa pembagian anggota komisi A hingga E yang hanya dihadiri oleh Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PPP itu melanggar Pasal 62-70 Tata Tertib DPRD Jateng periode 2014-2019.
"Sesuai dengan tata tertib, jumlah anggota tiap komisi adalah 19 orang, namun jumlah anggota komisi yang ditetapkan pada paripurna kemarin hanya 11-12 orang sehingga melanggar tata tertib dewan," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan harus diulang kembali. Ia mengungkapkan bahwa alasan keempat fraksi yang melakukan "walk out" pada rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan, Rabu (22/10), itu karena waktu untuk menyerahkan usulan nama anggota komisi terlalu singkat.
"Kami harus berkonsultasi lebih dulu dengan pengurus partai terkait dengan nama-nama kader yang akan ditempatkan pada komisi A hingga komisi E sehingga butuh waktu," katanya.
Sriyanto Saputro juga menanyakan jumlah anggota tiap komisi yang tidak sama dengan Tata Tertib DPRD Jateng 2014-2019. "Pimpinan dewan tidak mengakomodasi kebutuhan fraksi yang belum siap mengusulkan nama anggota komisi dan kami sudah meminta untuk menunda satu hari saja (penetapan anggota komisi, red) tapi pimpinan tidak mau memberikan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika